TEMPO.CO, Otoritas publik di Sumatera Barat keberatan dengan kedua proyek TNI tersebut dan meminta izin untuk menyelidikinya Jakarta – Dewan Cendekiawan dan Aktivis Masyarakat Sipil Sumatera Barat mengumumkan pernyataan mendukung masyarakat dan menyelamatkan demokrasi di depan kantor Gubernur Sumbar, Rabu 20 Maret 2024. Salah satunya adalah kampanye adalah menolak upaya pemerintah mengembalikan peran ganda TNI yang mendorong kewenangan penyidikan. “Mari kita tolak segala upaya untuk melanjutkan dua operasi ABRI dan menuntut agar kepolisian aktif dan TNI dilarang melakukan penangkapan terhadap warga sipil,” kata Profesor Rudi Febriamansyah, guru besar Departemen Pertanian Universitas Andalas saat pengumuman badan tersebut. . .
Selain dua tugas TNI tersebut, ada tujuh hal lagi yang perlu dilakukan, termasuk mendorong pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diuntungkan dari situasi tidak terjangkaunya harga barang-barang kebutuhan pribadi. Ia menjelaskan, para elite dan para pemimpin berupaya keras untuk bersatu dalam upaya menghentikan gerakan untuk menyeimbangkan kekuasaan. Dalam jargon pembangunan berkelanjutan, menurutnya, mereka terus berusaha dengan berbagai cara untuk mewujudkan keinginannya untuk berkuasa, tanpa mempertimbangkan memburuknya situasi dan penderitaan rakyat. “Kami juga mendesak DPR menggunakan kewenangannya untuk segera melakukan penyelidikan guna mengusut tuntas dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024,” ujarnya.
Otoritas publik di Sumatera Barat keberatan dengan kedua proyek TNI tersebut dan meminta izin untuk menyelidikinya Selain itu, mereka menekankan perlunya perubahan atau perbaikan terhadap penetapan undang-undang pemilu presiden dan undang-undang pemilu, jabatan presiden, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, guna mencegah konflik tarik-menarik, penggunaan kekerasan. dan perilaku yang tidak pantas. . perilaku bernegara menjunjung etika, moralitas, dan peradaban. Berikutnya, pemerintah akan menekankan perlunya penyelidikan yang adil terhadap pihak-pihak yang jelas-jelas melakukan pelanggaran dalam proses pemilu.
Mereka juga mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kelompok yang memanfaatkan ketidakstabilan harga bahan pokok untuk keuntungan mereka sendiri. Dan menghentikan sistem politik komersial yang merusak sistem checks and balances yang memperkuat oligarki dan mengeksploitasi sumber daya alam.
Terakhir, Majelis Ulama dan Aktivis Masyarakat Sipil Sumbar juga mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara harus taat dan taat terhadap peraturan perundang-undangan negara, termasuk dalam proses pengembangan peraturan perundang-undangan. “Kami mengingatkan kita semua, Bangsa Indonesia, untuk terus melanjutkan kerja pengelolaan dan pengawasan penyelenggaraan negara, untuk memastikan tidak ada perbedaan tujuan ‘Negara’,” ujarnya.
Acara ini mempertemukan banyak profesor dan pembicara dari berbagai kampus di Sumatera Barat. Selain itu, hadir pula pakar hukum Feri Amsari.