TEMPO.CO, PPP mengatakan akses terhadap pertanyaan jajak pendapat hanya menjadi persoalan di DPR Jakarta – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Amir Uskara, mengatakan belum ada pergerakan terkait rencana pemeriksaan Senayan yang mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Menurut dia, Badan Penyidikan DPR hanya sekedar ucapan tanpa tindakan. Saya melihat tidak ada pergerakan di DPR, kata Amir saat dihubungi, Jumat 22 Maret 2024.
Sejauh ini, kata dia, belum ada undangan resmi dari pihak yang berwenang melakukan pengusutan seperti PDI Perjuangan. “Kalau itu telepon siapa-siapa. Atau sekadar ngobrol. “Hanya sepatah kata,” kata Amir.
PPP mengatakan akses terhadap pertanyaan jajak pendapat hanya menjadi persoalan di DPR PPP sendiri belum angkat bicara mengenai validitas rencana penelitian tersebut. Oleh karena itu, PPP belum memutuskan apakah akan ikut serta dalam proses pemeriksaan tersebut. “Tapi PPP fokus pada perolehan suara, bukan isu politik,” kata Amir. Amir mengatakan, PPP kini fokus mengamankan perolehan suaranya. PPP menilai ada selisih suara dengan hasil penghitungan ulang KPU. Jelas terlihat bahwa perolehan suara PPP dilebih-lebihkan berdasarkan data internal. Diketahui, PPP memperoleh 3,87 persen suara berdasarkan hasil pemilu KPU yang diumumkan Rabu malam.
Hasilnya, tim kuasa hukum PPP kini sedang mempersiapkan perkaranya ke Mahkamah Konstitusi, kata Amir. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya sedang mempertimbangkan kewenangan penyidikan di DPR sebagai opsi mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan opsi lain yakni mengajukan aduan. . dengan Mahkamah Konstitusi. Menurut Hasto, melalui kekuatan investigasi, PDIP berupaya mengubah kebijakan-kebijakan yang ditengarai melanggar hukum dan berdampak buruk bagi bangsa dan negara. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya atas ancaman dan pelanggaran kesejahteraan yang dilakukan menjelang pemilu. “Kami prihatin dengan perubahan nilai-nilai demokrasi,” kata Hasto seperti dikutip dalam wawancara eksklusif Majalah Tempo edisi 10 Maret 2024.
Hasto menegaskan, PDIP mendukung hak penyidikan dan tidak percaya pada spekulasi politik yang mengatakan sebaliknya. Ia mengatakan, partainya memiliki pemerintahan yang kuat.
Ia juga mengatakan upaya telah dilakukan untuk mencegah skema penipuan pemilih. Ia mendengar saksi pendukung PDIP mendapat tekanan.
“Sekarang ada dua tugas khusus, yaitu melanggar kewenangan penyidikan dan proses peradilan yang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi,” kata Hasto.