-
PPP mengatakan akses terhadap pertanyaan jajak pendapat hanya menjadi persoalan di DPR
TEMPO.CO, PPP mengatakan akses terhadap pertanyaan jajak pendapat hanya menjadi persoalan di DPR Jakarta – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Amir Uskara, mengatakan belum ada pergerakan terkait rencana pemeriksaan Senayan yang mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Menurut dia, Badan Penyidikan DPR hanya sekedar ucapan tanpa tindakan. Saya melihat tidak ada pergerakan di DPR, kata Amir saat dihubungi, Jumat 22 Maret 2024.
Sejauh ini, kata dia, belum ada undangan resmi dari pihak yang berwenang melakukan pengusutan seperti PDI Perjuangan. “Kalau itu telepon siapa-siapa. Atau sekadar ngobrol. “Hanya sepatah kata,” kata Amir.
PPP mengatakan akses terhadap pertanyaan jajak pendapat hanya menjadi persoalan di DPR PPP sendiri belum angkat bicara mengenai validitas rencana penelitian tersebut. Oleh karena itu, PPP belum memutuskan apakah akan ikut serta dalam proses pemeriksaan tersebut. “Tapi PPP fokus pada perolehan suara, bukan isu politik,” kata Amir. Amir mengatakan, PPP kini fokus mengamankan perolehan suaranya. PPP menilai ada selisih suara dengan hasil penghitungan ulang KPU. Jelas terlihat bahwa perolehan suara PPP dilebih-lebihkan berdasarkan data internal. Diketahui, PPP memperoleh 3,87 persen suara berdasarkan hasil pemilu KPU yang diumumkan Rabu malam.
Hasilnya, tim kuasa hukum PPP kini sedang mempersiapkan perkaranya ke Mahkamah Konstitusi, kata Amir. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya sedang mempertimbangkan kewenangan penyidikan di DPR sebagai opsi mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan opsi lain yakni mengajukan aduan. . dengan Mahkamah Konstitusi. Menurut Hasto, melalui kekuatan investigasi, PDIP berupaya mengubah kebijakan-kebijakan yang ditengarai melanggar hukum dan berdampak buruk bagi bangsa dan negara. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya atas ancaman dan pelanggaran kesejahteraan yang dilakukan menjelang pemilu. “Kami prihatin dengan perubahan nilai-nilai demokrasi,” kata Hasto seperti dikutip dalam wawancara eksklusif Majalah Tempo edisi 10 Maret 2024.
Hasto menegaskan, PDIP mendukung hak penyidikan dan tidak percaya pada spekulasi politik yang mengatakan sebaliknya. Ia mengatakan, partainya memiliki pemerintahan yang kuat.
Ia juga mengatakan upaya telah dilakukan untuk mencegah skema penipuan pemilih. Ia mendengar saksi pendukung PDIP mendapat tekanan.
“Sekarang ada dua tugas khusus, yaitu melanggar kewenangan penyidikan dan proses peradilan yang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi,” kata Hasto.
-
Otoritas publik di Sumatera Barat keberatan dengan kedua proyek TNI tersebut dan meminta izin untuk menyelidikinya
TEMPO.CO, Otoritas publik di Sumatera Barat keberatan dengan kedua proyek TNI tersebut dan meminta izin untuk menyelidikinya Jakarta – Dewan Cendekiawan dan Aktivis Masyarakat Sipil Sumatera Barat mengumumkan pernyataan mendukung masyarakat dan menyelamatkan demokrasi di depan kantor Gubernur Sumbar, Rabu 20 Maret 2024. Salah satunya adalah kampanye adalah menolak upaya pemerintah mengembalikan peran ganda TNI yang mendorong kewenangan penyidikan. “Mari kita tolak segala upaya untuk melanjutkan dua operasi ABRI dan menuntut agar kepolisian aktif dan TNI dilarang melakukan penangkapan terhadap warga sipil,” kata Profesor Rudi Febriamansyah, guru besar Departemen Pertanian Universitas Andalas saat pengumuman badan tersebut. . .
Selain dua tugas TNI tersebut, ada tujuh hal lagi yang perlu dilakukan, termasuk mendorong pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diuntungkan dari situasi tidak terjangkaunya harga barang-barang kebutuhan pribadi. Ia menjelaskan, para elite dan para pemimpin berupaya keras untuk bersatu dalam upaya menghentikan gerakan untuk menyeimbangkan kekuasaan. Dalam jargon pembangunan berkelanjutan, menurutnya, mereka terus berusaha dengan berbagai cara untuk mewujudkan keinginannya untuk berkuasa, tanpa mempertimbangkan memburuknya situasi dan penderitaan rakyat. “Kami juga mendesak DPR menggunakan kewenangannya untuk segera melakukan penyelidikan guna mengusut tuntas dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024,” ujarnya.
Otoritas publik di Sumatera Barat keberatan dengan kedua proyek TNI tersebut dan meminta izin untuk menyelidikinya Selain itu, mereka menekankan perlunya perubahan atau perbaikan terhadap penetapan undang-undang pemilu presiden dan undang-undang pemilu, jabatan presiden, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, guna mencegah konflik tarik-menarik, penggunaan kekerasan. dan perilaku yang tidak pantas. . perilaku bernegara menjunjung etika, moralitas, dan peradaban. Berikutnya, pemerintah akan menekankan perlunya penyelidikan yang adil terhadap pihak-pihak yang jelas-jelas melakukan pelanggaran dalam proses pemilu.
Mereka juga mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kelompok yang memanfaatkan ketidakstabilan harga bahan pokok untuk keuntungan mereka sendiri. Dan menghentikan sistem politik komersial yang merusak sistem checks and balances yang memperkuat oligarki dan mengeksploitasi sumber daya alam.
Terakhir, Majelis Ulama dan Aktivis Masyarakat Sipil Sumbar juga mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara harus taat dan taat terhadap peraturan perundang-undangan negara, termasuk dalam proses pengembangan peraturan perundang-undangan. “Kami mengingatkan kita semua, Bangsa Indonesia, untuk terus melanjutkan kerja pengelolaan dan pengawasan penyelenggaraan negara, untuk memastikan tidak ada perbedaan tujuan ‘Negara’,” ujarnya.
Acara ini mempertemukan banyak profesor dan pembicara dari berbagai kampus di Sumatera Barat. Selain itu, hadir pula pakar hukum Feri Amsari.